Skip to content

Menggugat UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

23 Desember 2009

Pendahuluan

Sebagai negara agraris Indonesia kini telah masuk dalam perangkap pangan (food trap). Sebagian besar komponen kebutuhan pangan pokok masyarakat dipasok dari luar negeri (Impor) seperti : beras, kedelai, gandum, daging, susu, ikan, gula, bahkan garam yang dulunya mampu dihasilkan oleh petani dan peternak dalam negeri kini harus diimpor dalam jumlah dan nilai yang cukup besar dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Penyebab utama dari kondisi semacam ini adalah kebijakan liberalisasi ekonomi khususnya bidang investasi dan perdagangan. Pembukaan investasi modal besar di seluruh sektor ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, termasuk pertanian, langsung atau tidak langsung telah menyebabkan semakin tergusurnya masyarakat petani, peternak dan nelayan dari wilayah penghidupan mereka. Akibatnya produksi dan produktifitas pertanian dalam arti umum relatif melemah dan tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan permintaan dalam negeri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah justru secara aktif mendorong liberalisasi perdagangan termasuk di dalamnya produk pangan, baik melalui World Trade Organisation (WTO), Free Trade Agreement (FTA) dan pembuatan Undang-Undang serta kebijakan nasional seperti penurunan tarif bea masuk impor dan penghapusan subsidi. Selain itu segala bentuk pembatasan (restriksi) impor dihapuskan dalam rangka memenuhi kesepakatan perjanjian perdagangan bebas.

Pemerintah beralasan bahwa kebijakan impor pangan diambil untuk menjaga stabilitas harga demi membangun ketahanan pangan nasional. Pemerintah melupakan bahwa sebagian besar, para petani kecil, peternak, nelayan dan kaum miskin lainnya, belum siap menghadapi persaingan bebas dengan modal besar dari luar negeri dan barang-barang impor yang jauh lebih murah. Kebijakan semacam ini menyebabkan kehidupan masyarakat tani, peternak, nelayan dan masyarakat pedesaan pada umumnya semakin terpuruk.

Perangkap Liberalisasi Perdagangan

Keyakinan yang berlebihan pada pasar bebas medorong pemerintah bersikap aktif dalam berbagai perundingan internasional. Indonesia termasuk Negara mendorong suksesnya Putaran Doha (Doha Around) yang menjadi agenda utama WTO. Tidak hanya itu, Negara ini juga aktif melakukan perjanjian perdagangan bebas melalui Free Trade Agreement (FTA) secara bilateral maupun multilateral dalam rangka membuka akses pasar dalam negeri.

Pasca kebuntuan perundingan Putaran Doha, Indonesia mendorong liberalisasi perdagangan melalui ASEAN dengan menyepakati FTA antara ASEAN dengan Negara-Negara maju seperti Jepang, China, India, Korea, Australia dan New Zealand. Selain itu Indonesia sedang mengupayakan terjalinnya kesepakatan perdagangan bebas FTA dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Salah satu perjanjian FTA yang paling maju adalah FTA antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru (AANZ-FTA). Perjanjian yang paling komprehensif meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, ROO, Costums, SPS, TBT, safeguard, HAKI, kebijakan persaingan, MNP, kerja sama ekonomi, DSM dan e-commerce. AANZ-FTA berkaitan erat dengan penghapusan bea masuk dan tarif sebagian besar produk pangan Australia yang sejak awal mendominasi pasar Indonesia.

Bahkan sebelum AANZ-FTA ditandatangani, Australia dan Selandia Baru adalah Negara pemasok daging sapi dan susu terbesar ke Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan Negara pengimpor terbesar sapi hidup Australia, jumlahnya mencapai 75 persen dari total sapi hidup yang diekspor dari Australia ke pasar dunia. Sementara produk olahannya susu seperti susu bubuk, susu kental manis dan susu cair (UHT/pasteurisasi/strerilisasi) sebanyak 70 persen bahan bakunya dipasok impor dan sebagian besar dari Selandia Baru .

Undang-undang Pro Impor Ternak

Di tengah ketergantungan yang tinggi pada impor ternak dan produk ternak, pemerintah bukannya berbenah memperbaiki industri peternakan dan peternakan rakyat di dalam negeri, akan tetapi malah bertindak sebaliknya, yaitu memperluas kebijakan importasi ternak dengan membuat Undang-Undang baru tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggantikan Undang-Undang Nomor 6/1967 tentang pokok kehewanan tampaknya dimaksudkan untuk memperluas kebijakan importasi ternak dan produk ternak dari luar negeri. Undang-Undang yang disahkan Presiden tanggal 4 Juni 2009, dimotivasi oleh rencana untuk membuka impor daging dari berbagai Negara dengan menghilangkan berbagai pembatasan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, seperti larangan impor dari negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis yang berbahaya.

Dalam Pasal 59 disebutkan “Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu Negara atau zona dalam suatu Negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”. Selama ini Indonesia hanya melakukan impor dengan pendekatan negara bukan zona dalam suatu Negara.

Minat yang besar pemerintah untuk melakukan impor daging sapi murah dari Negara yang belum bebas penyakit zoonosis yang berbahaya terbaca dengan jelas. Dalam tempo yang sangat cepat segera setelah UU No. 18 Tahun 2009 diundangkan dalam lembaran Negara No 84 tanggal 4 juni 2009, Departemen Pertanian tanggal 11 Agustus 2009 mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 3026/kpts/PD 620/8/2009 tentang Persetujuan Pemasukan Daging Tanpa Tulang (deboned meat) dari Negara Brasil. yang merupakan salah satu negara di dunia yang masih terjangkit penyakit zoonosis yaitu penyakit Mulut Kuku (PMK).

Penghilangan Asas Maximum Security

Keluarnya keputusan menteri tentang impor daging Brasil ini telah diduga sejak awal. Sebelumnya Departemen Pertanian melakukan upaya sangat keras agar dapat mengatasi hambatan hukum terkait pembukaan kran impor daging murah dari Negara yang masih terjangkit Penyakit Hewan Menular termasuk yang bersifat zoonosis Brasil, India dan negara lainnya.

Secara khusus Brazil yang merupakan Negara eksportir dan pemilik populasi ternak sapi potong terbesar di dunia, merupakan salah satu Negara yang belum terbebaskan dari penyakit Mulut dan Kuku (PMK). penyakit ini yang merupakan jenis penyakit dalam daftar A nomor urutan pertama dari seluruh jenis penyakit hewan ternak. Status Brazil tersebut mengacu pada rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia atau Office International des Epizooties (OIE) yang merupakan organisasi kesehatan dunia yang paling berkompeten saat ini. Hal inilah yang menyebabkan daging sapi asal Brazil ditolak oleh berbagai Negara di dunia.

Dalam rangka mengantisipasi penyakit PMK, sebelumnya Indonesia menerapkan kebijakan maximum security terkait kebijakan impor daging ternak. Hal ini disebabkan Indonesia pernah mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar di masa silam sebagai akibat serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sehingga untuk mengatasinya membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk bebas dari penyakit ini.

Selain itu, pengalaman Negara lain dijadikan contoh betapa PMK adalah penyakit yang sangat membahayakan. Ketika PMK melanda Inggris tahun 2001 telah menyebabkan Negara tersebut mengalami kerugian sekitar 70 miliar poundsterling. Kerugian tersebut dialami akibat diterapkannya stamping out di mana puluhan ribu ternak produktif terpaksa dimusnahkan.

Atas dasar itulah Indonesia menerapkan payung hukum kesehatan hewan yang ketat, melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kehewanan. Undang-undang ini tidak mencabut Staatsblad 1912 No. 432 tentang Campur Tangan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan. Pada Bab 3 butir 1 dinyatakan bahwa Negara dilarang mengimpor daging dari negara yang tertular penyakit hewan menular. Penerapan asas maximum security terbukti berhasil dan Indonesia dinyatakan sebagai Negara bebas dari penyakit PMK.

Sehingga peraturan perundang-undangan dan selanjutnya keputusan menteri yang mengubah azas maximum security tersebut diatas sangat membahayakan baik secara ekonomi, kesehatan dan bahkan secara politik. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan peternakan dan kesehatan hewan secara keseluruhan di dalam negeri. Dalam perjanjian perdagangan Internasional, Indonesia berpotensi kehilangan statusnya sebagai Negara yang bebas PMK.

Terancamnya Keamanan Konsumen

Saat ini keamanan produk yang beredar dipasaran telah menjadi masalah nasional yang krusial. Banyaknya peredaran makanan di pasaran yang berasal dari produk hewan seperti ayam, daging yang dikonsumsi oleh konsumen yang bermasalah seperti masih adanya penjualan produk ternak tiren “mati kemarin” daging yang mengandung formalin, daging kadaluarsa, dendeng yang berasal dari produk babi tanpa keterangan yang jelas, dan banyak lagi kasus-kasus yang sehari-hari lazim dihadapi konsumen.

Lemahnya pengawasan pemerintah merupakan penyebab utama timbulnya persoalan-persoalan diatas. Sumber daya manusia yang disediakan pemerintah sebagai pengawas masih sangat kurang. Ditambah lagi dengan sistem pengawasan yang bersifat menyeluruh belum dimiliki oleh Negara ini.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem pengujian terhadap produk-produk hewan yang berbahaya bagi konsumen sebagimana di Negara-Negara lain. Misalnya setiap produk daging sapi yang diimpor Amerika Serikat ke Jepang wajib dilengkapi jaminan berupa pengujian Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). Sementara di Indonesia pengujian dalam rangka sertifikasi semacam itu amatlah mahal dan Indonesia tidak memiliki kemampuan laboratorium untuk menguji BSE tersebut.

Rencana importasi ternak dari negara-negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis sebagaiman yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2009 tentu sangat membahayakan bagi pihak konsumen nasional ditengah lemahnya sistem pengawasan yang ada. Didalam negeri hingga saat ini tidak ada fasilitas laboratorium untuk mendeteksi keberadaan penyakit zoonosis tersebut termasuk kemungkinan terbawa oleh impor ternak dari negara lain.

Semestinya peraturan perundang-undangan, kelembagaan yang kuat, dan sumber daya manusia yang memadai, adalah sesuatu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil kebijakan importasi ternak dari negara lain, terutama negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis yang berbahaya atau sangat menular seperti PMK dll.

Kewenangan yang diberikan kepada menteri sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2009 sama sekali tidak dapat menjamin hak keamanan bagi konsumen daging dan susu nasional. Kewenangan pada menteri dapat memicu conflict of interest terutama jika menterinya tidak berasal dari kalangan profesional yang mengerti benar tentang masalah kesehatan hewan dan penyakit hewan menular pada hewan.

Pelanggaran Konstitusi dan Kerugian Rakyat

Kebijakan pembukaan impor ternak adalah bentuk dis-insentif kepada peternakan dalam negeri khususnya peternakan rakyat. Produk peternakan rakyat dipaksa bersaing dengan produk ternak impor yang rata-rata sebagian besar lebih murah. Kebijakan semacam ini jelas akan semakin mematikan usaha-usaha peternakan rakyat.

Padahal saat ini terdapat sedikitnya 40,05 juta pekerja sektor pertanian, sebagian besar mengandalkan hasil ternak sebagai sumber pendapatan tambahan di tengah sulitnya meraih keuntungan dari usaha tani tanaman pangan. Sebanyak 2,57 juta bekerja di subsektor peternakan dalam pengertian sebagai peternak sepenuhnya dan 2,56 juta di antaranya adalah peternak sapi potong yang harus dilindungi secara hukum dan ekonomi sekaligus.

Tidak adanya sistem dan kelembagaan yang kuat baik pada tingkat negara, organisasi profesi dan ketahanan masyarakat sendiri yang masih sangat lemah, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit menular pada hewan dan penularan dari hewan pada manusia akan sangat membahayakan kehidupan peternak dan masyarakat konsumen pada umumnya.

Sementara acuan dalam pengaturan masalah-masalah kelangsungan peternakan dan kesehatan hewan sebagian besar masih mengacu pada kaidah internasional. Negara ini belum memiliki dasar pijakan sendiri dalam mengelola urusan ini secara baik. Sehingga kebijakan yang keliru dapat berimplikasi menimbulkan bencana penyakit yang massal dan masif.

Pada sisi lain negara menolak bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian ekonomi yang dihadapi rakyat pada saat mewabahnya penyakit ternak tertentu yang membahayakan. Pasal 44 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Adanya Pasal ini jelas berpotensi menambah kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat peternak.

Atas dasar hal tersebut di atas, UU peternakan dan Kesehatan hewan khususnya pasal Pasal Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) kata “atau zona dalam suatu negara”, ayat (4) “mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional dan Pasal 68 ayat “Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner, melanggar konstitusi dan merugikan rakyat Indonesia.

Pasal-pasal tersebut di atas mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan, rasa aman dan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya alinea ke empat pembukaan, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A dan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33, ayat 4. Yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

KOMITE PERLINDUNGAN PERDAGANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (KP3 KESWAN);
Institute for Global Justice (IGJ),
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI),
Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI),
Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI),
Serikat Petani Indonesia (SPI),
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA),
Individu Peternak dan Pengusaha Sapi Lokal, Pedangan Daging dan Susu, Konsumen daging dan Susu Segar.

Sumber:    http://www.globaljust.org

About these ads
No comments yet

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 40 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: